Hukum Undang-Undang Transportasi Udara Di Indonesia

Baca Juga

Sebagai seorang penulis yang profesional, saya ingin membagikan informasi mengenai hukum undang-undang transportasi udara di Indonesia. Hal ini penting untuk mengetahui hak dan kewajiban para pengguna layanan transportasi udara, serta untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama bepergian.

Permasalahan dalam Transportasi Udara di Indonesia

Banyak permasalahan yang terjadi dalam layanan transportasi udara di Indonesia, seperti keterlambatan penerbangan, pembatalan penerbangan, dan kerusakan atau kehilangan bagasi. Selain itu, ada juga permasalahan terkait keselamatan penerbangan, seperti kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa waktu lalu.

Penyelesaian atas Permasalahan Transportasi Udara di Indonesia

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan terkait transportasi udara. Selain itu, maskapai penerbangan juga diharuskan untuk memenuhi standar keselamatan penerbangan yang telah ditetapkan.

Peraturan dalam Transportasi Udara di Indonesia

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-undang ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan penerbangan, seperti izin usaha penerbangan, sertifikasi kelaikan pesawat, dan keamanan penerbangan. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi bagi maskapai penerbangan yang melanggar aturan-aturan tersebut.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan selama penerbangan. Peraturan ini juga menetapkan standar keselamatan penerbangan yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan dan melarang kegiatan yang dapat membahayakan penerbangan.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Peraturan ini menetapkan tugas dan tanggung jawab dari otoritas penerbangan sipil dalam menjalankan pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan. Peraturan ini juga menyatakan bahwa setiap kejadian atau insiden penerbangan harus dilaporkan kepada otoritas terkait.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Angkutan Udara

Peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen dalam memperoleh layanan transportasi udara. Peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi maskapai penerbangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penanganan Keluhan Konsumen Jasa Angkutan Udara

Peraturan ini menetapkan prosedur penanganan keluhan konsumen dalam layanan transportasi udara. Peraturan ini juga menetapkan waktu penyelesaian keluhan yang harus diikuti oleh maskapai penerbangan.

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Persyaratan Kepemilikan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Peraturan ini menetapkan persyaratan kepemilikan dan pengoperasian pesawat udara, seperti sertifikasi pesawat, lisensi awak pesawat, dan peralatan navigasi dan komunikasi yang harus ada di dalam pesawat. Peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi maskapai penerbangan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan ini menetapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh maskapai penerbangan dan penumpang selama masa pandemi Covid-19. Peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi maskapai penerbangan dan penumpang yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif kepada Pihak yang Membantu Penanganan Keadaan Darurat dalam Pelaksanaan Penerbangan

Peraturan ini menetapkan insentif yang diberikan kepada pihak yang membantu dalam penanganan keadaan darurat selama pelaksanaan penerbangan, seperti awak kabin, petugas ground handling, dan petugas medis.

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Insentif kepada Pihak yang Membantu Penanganan Keadaan Darurat dalam Pelaksanaan Penerbangan

Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian dan penggunaan insentif kepada pihak yang membantu dalam penanganan keadaan darurat selama pelaksanaan penerbangan. Peraturan ini juga menetapkan besaran insentif yang diberikan kepada masing-masing pihak.

10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengecualian Keterlambatan Penerbangan

Keputusan ini menetapkan pengecualian keterlambatan penerbangan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar kendali maskapai penerbangan, seperti cuaca buruk, kerusuhan, dan bencana alam. Keputusan ini juga menetapkan batas waktu keterlambatan penerbangan yang masih dapat diterima oleh penumpang.

FAQ mengenai Transportasi Udara di Indonesia

• 1. Apa yang harus dilakukan jika penerbangan saya dibatalkan?
  Anda dapat meminta pengembalian uang atau mengajukan permohonan untuk dijadwalkan ulang keberangkatan Anda.
• 2. Apa yang harus dilakukan jika bagasi saya hilang atau rusak?
  Anda dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada maskapai penerbangan dan memberikan bukti-bukti yang diperlukan, seperti tiket dan bukti tagihan.
• 3. Apa yang harus dilakukan jika saya mengalami keterlambatan penerbangan?
  Anda dapat meminta pengembalian uang atau mengajukan permohonan untuk dijadwalkan ulang keberangkatan Anda. Anda juga dapat meminta kompensasi atas keterlambatan tersebut.
• 4. Apa yang harus dilakukan jika saya kehilangan barang di dalam pesawat?
  Anda dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada maskapai penerbangan dan memberikan bukti-bukti yang diperlukan, seperti tiket dan bukti tagihan.
• 5. Apa yang harus dilakukan jika saya mengalami gangguan kesehatan selama penerbangan?
  Anda dapat meminta bantuan dari awak kabin dan meminta pertolongan medis setelah pesawat mendarat.
• 6. Apa yang harus dilakukan jika saya kehilangan paspor atau dokumen penting lainnya di dalam pesawat?
  Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada petugas bandara dan meminta bantuan untuk mendapatkan dokumen pengganti.
• 7