Hukum Laut Dan Perikanan

Baca Juga

Saya ingin membuat artikel ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum laut dan perikanan di Indonesia.

Permasalahan

Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Namun, masih banyak permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di Indonesia.

Penyelesaian

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di Indonesia. Namun, masih banyak tindakan illegal fishing yang merusak ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan hidup ikan di perairan Indonesia.

Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan di Indonesia

Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 5,8 juta km² yang meliputi perairan Indonesia serta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan untuk mengatur pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di ZEE Indonesia.

Beberapa aturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

UU ini mengatur tentang pengelolaan perikanan di Indonesia, termasuk izin usaha perikanan, pemanfaatan sumber daya ikan, dan penangkapan ikan secara berkelanjutan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia, termasuk kuota tangkapan ikan, zona penangkapan ikan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan perikanan tangkap di perairan Indonesia, termasuk pengaturan alat tangkap yang boleh digunakan, pengaturan ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan pengaturan tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan.

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan perikanan budidaya di Indonesia, termasuk izin usaha perikanan budidaya, pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya, dan pengaturan tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan budidaya.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Produk Perikanan

Peraturan ini mengatur tentang sertifikasi produk perikanan di Indonesia, termasuk pengaturan standar kualitas produk perikanan dan pengaturan tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sertifikasi produk perikanan.

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Teknis Penilaian Kinerja Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Keputusan ini mengatur tentang penilaian kinerja pengelolaan perikanan di perairan Indonesia, termasuk penilaian kinerja pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penyelenggaraan Keamanan Pangan Produk Perikanan

Keputusan ini mengatur tentang pengaturan dan penyelenggaraan keamanan pangan produk perikanan di Indonesia, termasuk pengaturan tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang keamanan pangan produk perikanan.

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perikanan di Daerah Aliran Sungai

Keputusan ini mengatur tentang pengelolaan perikanan di daerah aliran sungai di Indonesia, termasuk pengaturan izin usaha perikanan di daerah aliran sungai dan pengaturan tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan di daerah aliran sungai.

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan

Keputusan ini mengatur tentang pengelolaan perikanan di kawasan konservasi perairan di Indonesia, termasuk pengaturan izin usaha perikanan di kawasan konservasi perairan dan pengaturan tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan di kawasan konservasi perairan.

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Pulau-Pulau Kecil

Keputusan ini mengatur tentang pengelolaan perikanan di perairan pulau-pulau kecil di Indonesia, termasuk pengaturan izin usaha perikanan di perairan pulau-pulau kecil dan pengaturan tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan di perairan pulau-pulau kecil.

FAQ

• 1. Apa saja peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di Indonesia?

Beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

• 2. Apa saja permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di Indonesia?

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di Indonesia antara lain illegal fishing, overfishing, dan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

• 3. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan?

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di Indonesia serta melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran di bidang perikanan.

• 4. Apa yang dimaksud dengan illegal fishing?

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, seperti penangkapan ikan di zona yang dilarang, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, atau penangkapan ikan di luar musim tangkap.

• 5. Apa yang dimaksud dengan overfishing?

Overfishing adalah kegiatan penangkapan ikan